PERPUSTAKAAN UBAKRIE | NPP 3174022D2014855

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PENYELESAIAN KEPAILITAN EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN INDONESIA Analisa Teori dan Kasus
Bookmark Share

Books

PENYELESAIAN KEPAILITAN EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN INDONESIA Analisa Teori dan Kasus

Adi Prihasmoro - Personal Name;

Setelah UU Peradilan Agama diamendemen oleh UU No.3 Tahun 2006 perkara ekonomi syariah ditetapkan menjadi kewenangan Peradilan Agama. sejak saat itu setiap perkara di bidang ekonomi syariah seharusnya diselesaikan melalui Peradilan Agama, termasuk kasus kepailitannya (al-Taflis). Namun faktanya menunjukkan masih adanya dualisme kewenangan peradilan antara Peradilan Agama atau Pengadilan Niaga.

Sebuah argumentasi menyatakan bahwa setiap perkara kepailitan sepanjang ada unsur utang yang dikualifikasikan UU No.37 Tahun 2004 (UU Kepailitan dan PKPU), maka kasus kepailitannya menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, dan hal tersebut tetap berlaku meskipun transaksi perniagaannya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Definisi “Pengadilan” di dalam UU Kepailitan dan PKPU belum disinkronisasikan pasca lahirnya UU Peradilan Agama yang terbit belakangan (lex posteriori). Sejak saat itu terjadilah dualisme pemikiran tentang kewenangan peradilan bagi penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syariah.

Buku yang diangkat dari disertasi penulis ini berjudul asli “Dualisme Kewenangan Peradilan bagi Kepailitan Ekonomi Syariah – Urgensi Penetapan Status al-Taflis sebagai Kompetensi Peradilan Agama.” Perspektif unik yang diungkapkan penulis sebagai seorang praktisi hukum disajikan dalam buku ini, khususnya dalam mengkritisi putusan-putusan hakim niaga yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) terkait penegakan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syariah (al-Taflis) di Pengadilan Niaga. Oleh karena itu sinkronisasi tidak dapat hanya dilakukan dengan pendekatan legislatif, tetapi juga meliputi upaya-upaya yudikatif yang dimaksudkan agar kepailitan ekonomi syariah dapat terakomodasi dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Selamat Membaca!


Availability
#
MANAJEMEN (Rak Koleksi) 297.631 ADI p
MNJ.2024.06.01
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
297.631 ADI p
Publisher
Jakarta : LEMBAGA KAJIAN DIALEKTIKA., 2023
Collation
xiv,360 hlm, 15,5×23 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-623-8210-20-6
Classification
297.631
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Islam dan Ekonomi
Ekonomi Syariah - Aspek hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments

You must be logged in to post a comment

PERPUSTAKAAN UBAKRIE | NPP 3174022D2014855
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?