Kebijakan publik mengalami berbagai tantangan yang semakin kompleks dan komprehensif. Intervensi politik yang semakin menguat seiring dengan menguatkan reformasi birokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.
Kebijakan publik mempunyai porsi yang cukup ideal dalam penyelenggaraannya, mulai dari formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implementation), dan evaluasi kebijakan (policy evaluation). Tetapi dalam perkembangannya, tidak cukup dengan tiga kerangka kebijakan publik di atas. Dalam konteks penentuan. Formulasi kebijakan dibutuhkan reformasi kebijakan (policy reform) yang berguna untuk mengontrol hasil dari evaluasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan tidak serta-merta menjadi bahan dalam formulasi kebijakan. Dibutuhkan sebuah konsep ulang dalam penyusuan formulasi kebijakan, yaitu reformasi kebijakan publik sebagai langkah konkret untuk menemukan formula baru, mengganti formula yang ada, atau memperbaiki formula yang sudah ada

Pasca evaluasi kebijakan, ada tahapan reformasi kebijakan yang harus dilakukan sebagai proses kebijakan yang tidak terputus. Reformasi kebijakan melakukan analisis terhadap kebijakan yang sudah dijalankan apakah dilanjutkan, diberhentikan, diganti atau dibutuhkan kebijakan baru.

Pada akhirnya adalah good governance sebagai goal dari semua konsep kebijakan publik. Good governance sebagai tujuan akhir dari rangkaian penyelenggaraan kebijakan publik. Good governance sebagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah harapan semua komponen bangsa, di situlah nilai-nilai kemaslahatan publik, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas
hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat indonesia.