emikiran Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H., M.H. dalam ilmu hukum tata negara sampai saat ini dianggap masih relevan dengan isu-isu yang berkembang saat ini. Pemikiran dan pengalamannya berkaitan dengan undang-undang dan hukum tata negara inilah yang membuatnya masih aktif bergelut dengan bidang hukum tata negara dan dunia pendidikan hingga saat ini.
Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, mengatakan, Prof. Sri Soemantri merupakan tokoh penting ilmu hukum tata negara di Indonesia. Pemikiran Prof. Sri Soemantri yang konsisten membangun ilmu hukum tata negara sampai saat ini masih relevan dengan kondisi negara saat ini. Bahkan, relevansi tersebut semakin kuat hingga menjadikan hukum menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa.
“Keteguhan beliau dalam terus merintis dan mengembangkan ilmu hukum tata negara ternyata menjadi sangat luar biasa. Posisi negara menjadi sangat sentral di saat kita ingin mendorong penguatan hukum,” demikian disampaikan Rektor dalam acara Perayaan 90 Tahun Prof. Sri Soemantri Martosoewignjo dan Peluncuran Buku “Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri” di Graha Sanusi Hardjadinata Unpad, Bandung, Kamis (6/10/2016).
Dalam perayaan tersebut juga disampaikan Orasi Ilmiah oleh Dosen FH Unpad, Susi Dwi Harijanti, PhD, dengan judul “Perubahan Konstitusi: Menuliskan Kembali Konstitusi yang Demokratis?” Orasi ilmiah tersebut merupakan catatan kontekstual yang diambil dari disertasi Prof. Sri Soemantri pada 1978.
Prof. Sri Soemantri yang lahir di Tulungagung 15 April 1926 silam ini telah malang melintang di dunia hukum tata negara. Sejak lama ia konsisten menyuarakan isu perubahan konstitusi. Menurut Prof. Sri Soemantri, ketentuan perubahan harus diperberat guna mencegah usaha suatu golongan yang hendak mengubah UUD 1945.
Disertasinya di bidang Hukum Tata Negara pada 1978 banyak menjelaskan tentang sistem perubahan konsitusi. Disertasi Prof. Sri Soemantri tersebut berjudul “Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945”.
Salah satu keterlibatannya dalam konstitusi terlihat dari ditunjuknya Prof. Sri Soemantri sebagai Ketua Komisi Konstitusi pada 2003 di usianya yang telah menginjak 77 tahun. Dalam orasi ilmiahnya, Susi menyebut berakhirnya tugas-tugas di Komisi Konsitusi bukan berarti mengentikan pengabdiannya “mengawal” konstitusi.
“Disadari Prof. Sri Soemantri, masalah konstitusi bukan sekadar bernuansa hukum, melainkan tidak terlepas dari pergulatan kepentingan politik. Yang terpenting adalah membentuk konstitusi rakyat sebagai landasan kokoh bagi penyelenggaraan negara,” papar Susi.
Pengabdian Prof. Sri Soemantri pada Hukum Tata Negara inilah yang mengantarkannya menerima penghargaan Muh. Yamin Award dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas untuk kategori Lifetime Achievement tahun 2014.